Breaking

Badan Kesbangpol Kota Ikuti Sosialisasi Layanan Badan Hukum

BKBP, Palangka Raya – Kemenkumham Provinsi Kalteng menggelar sosialisasi Layanan Badan Hukum dengan thema “Urgensi Status Badan Hukum bagi Perseroan dan Organisasi Kemasyarakatan”, bertempat di Hotel Neo, Jum’at (3/5/19).

Turut hadir Direktorat AHU Kemenkumham RI, Randy, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng sebagai narasumber, Para Notaris, Pegawai Pengadilan, juga peserta dari Kesbangpol se Kalteng.

Badan Hukum merupakan suatu organisasi/Perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik sehingga mempunyai hak dan kewajiban sama seperti orang. Ciri-ciri Badan Hukum yakni, Mempunyai kekayaan dalam menjalankan aktivitas dalam Badan Hukum, terdaftar sebagai Badan Hukum, dan mempunyai Akta Notaris pada pendiriannya. Serta unsur – unsur Badan Hukum yaitu mempunyai Perkumpulan, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai harta kekayaan, mempunyai hak dan kewajiban, dan mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng, Agus Pramono menyampaikan, pemerintah Daerah sangat berperan dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Provinsi Kalteng, Organisasi Kemasyarakatan atau lembaga berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 dan UU No. 16 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kegiatan, kepentingan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“ Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng mencatat, ada 150 ormas yang masih aktif, sedangkan 400 ormas lainnya tidak aktif berada di wilayah Provinsi Kalteng “, terang Agus.

“ Apabila di dalam Kepengurusan Ormas terdapat PNS pada saat didaftarkan, maka untuk tidak diproses, karena ormas itu lembaga non pemerintah “ tambah Agus.

Sementara pada acara yang sama, Randy, Direktorat AHU Kemenkumham RI dalam paparanya menjelaskan, perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Pengesahan Badan Hukum melalui proses dari Notaris yang kemudian mendaftar ONLINE lewat akses ahu.go.id kemudian bayar PNBP dan pilih pendaftaran untuk PT, YAYASAN atau PERKUMPULAN, setelah itu dilanjutkan dengan pengisian data akta yang kemudian Notaris mengupload Akta dan mencetak Surat Keputusan Badan Hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menyatakan bahwa pendaftaran CV dan Firma didaftarkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang hukum, sehingga berdasarkan hal tersebutlah pada tanggal 01 Agustus 2018 diundangkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. #Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya/polmas

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.