Breaking

Badan Kesbangpol Kota Palangaka Raya Ikuti Sosialisasi PP Terkait Banpol

BKBP, Palangka Raya – Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya ikuti Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, guna mewujudkan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Efektif, Efisien dan Transparan, bertempat di Grand Clarion  Hotel & Convention Kendari Sulawesi Utara, Kamis (6/9/18).

Dalam kesempatan tersebut hadir, Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bpk Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Didi Sudiana, S.E.,M.M.), Sekban Badan Kesbangpol Prov. Suawesi Utara, Kasubdit Fasilitasi dan Kelembagaan Partai Politik Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri (Drs. Syamsuddin, M.Si), Kepala Badan Kesbangpol dan Kabid Poldagri/Pejabat Yang Membidangi pada Tingkat Provinsi/Kota/ Kabupaten seluruh Indonesia.

Dalam Sambutan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang dibacakan oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri dalam sambutan mengatakan bahwa ada 5 (lima) hal penting terkait perubahan substansi/penormaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018.

Pertama, mengenai pengaturan besaran kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam kedua peraturan tersebut ditentukan nilai bantuan keuangan parpol untuk  tingkat pusat sebesar Rp1.000 per suara sah, Provinsi  sebesar Rp1.200 per suara sah dan Tingkat Kabupaten/kota sebesar Rp1.500 per suara sah serta dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan APBN/APBD.

Kedua, besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri. Untuk permohonan kenaikan Banpol tingkat provinsi, persetujuan kenaikan diberikan oleh Menteri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Sedangkan untuk permohonan kenaikan Banpol tingkat Kabupaten/Kota, persetujuan kenaikan diberikan oleh Gubernur.

Ketiga, terkait dengan persetujuan kenaikan bantuan keuangan parpol diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi oleh tim penilai dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak menggangu pelaksanaan program prioritas daerah.

Keempat, perihal penggunaan bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan dipergunakan prioritas untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta guna menunjang kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.

Selanjutnya yang Kelima, terkait pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik disebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK RI melakukan pemeriksaan selama 3 (tiga) bulan. Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Dalam akhir sambutannya ia berharap bahwa melalui Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 ini, mari kita Wujudkan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Efektif, Efisien dan Transparan. Ke depan untuk membangun Partai Politik yang modern sebagai pilar demokrasi di Indonesia, perlu untuk didorong sumber keuangan Partai Politik bukan lagi dari iuran anggota atau sumbangan yang sah tetapi sepenuhnya bersumber dari keuangan negara. Tutupnya. #Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya/polmas

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.