Breaking

Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya Hadiri Seminar Nasional

BKBP, Palangka Raya  – Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya ikuti Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadyah Palangka Raya bekerjasama dengan FIA UI & Fisipol UGM, dengan Tema Peningkatan Governansi Publik melalui UU Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014). bertempat di Aula Utama Universitas Muhammadyah Palangka Raya, Sabtu (19/5/18).

Hadir dalam Seminar tersebut antara lain : Pejabat Pemprov Kalimantan Tengah, Walikota & Wakil Walikota Palangka Raya, Bupati Barito Utara, Para Pejabat yang mewakili bupati dari 13 kabupaten se Kalimantan Tengah, Kepala SOPD & para Pejabat Administrator dari Pemko Palangkaraya, Pimpinan Fakultas, Dosen, Mahasiswa Pasca sarjana & mahasiswa Fisipol UMP, Praktisi hukum serta undangan lainnya.

Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Nasional, DR. H.M Riban Satia (Dekan Fisipol UMP ) melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya Seminar dibuka secara resmi oleh DR. H. Bulkani, M.Pd, Rektor UMP.

Untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka reformasi birokrasi harus mencakup perubahan yang menyeluruh (holistic) dan bekerlanjutan (suistainable) melalui terobasan-terobosan baru, langkah-langkah yang konkret dan bertahap, realistis, sungguh-sungguh dilakukan, berpikir di luar kebiasaan/rutinitas serta didukung dengan penyusunan dan revisi berbagai regulasi yang mengarah pada perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempercepat keberhasilan penyelenggaraan reformasi birokrasi adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Prof. DR.Eko Prasojo, Mag.Rer.Publ. ( Dekan Fak.Ilmu Administrasi UI) sebagai Pembicara pada Seminar Nasional ini, menyampaikan prinsip UU Administrasi Pemerintahan adalah bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditetapkan untuk mengatur penggunaan kewenangan Pemerintah. Selain itu, aturan tersebut dapat melindungi masyarakat dari penggunaan kewenangan berlebihan yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga begitu luasnya diperlukan persyaratan-persyaratan.

Diantaranya Undang-Undang ini juga mengatur masalah Diskresi atau Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Menurut UU ini, Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dengan tujuan untuk: a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. Mengisi kekosongan hukum; dan c. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Diskresi dimaksud meliputi: a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; c. Pengambil Keputusan dan/atau Tndakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan Diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik,” bunyi Pasal 24 UU ini. #Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya/Murni

 

 

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.