Breaking

ORMAS TERDAFTAR

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 31 Juli 2017, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahawa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan Pengelolaan Sistim Informasi Organisasi Masyarakat, Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang tidak berbadan hukum diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri.
  2. Bagi SKT Ormas yang telah diterbitkan oleh gubernur dan/ atau bupati/walikota setelah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 harus terdaftar ulang kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat ini diterbitkan, dengan melampirkan format keabsahan dokumen sebagaimana contoh format terlampir.
  3. Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud angka 2, disampaikan oleh Kepala Badan/Kantor Kesbangpol atau sebutan lainya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum melalui Unit Layanan Administrasi Kementrian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat.
  4. SKT Ormas tidak badan hukum yang telah diterbitkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota setelah tanggal 31 Juli 2017 tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya SKT baru oleh Kementrian Dalam Negeri.
  5. Bagi dokumen permohonan pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum yang sedang dalam proses pengajuan SKT kepada gubernur dan/atau bupati/walikota agar diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum melalui Unit Layanan Administrasi Kementrian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat.Cahya (083829518787).

Formulir Isian Data Ormas yang diisi oleh Pengurus Ormas secara benar dan bertanggung jawab. Formulir Keabsahan Dokumen Organisasi yang diisi oleh Pengurus Ormas dan diperiksa oleh Pejabat Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya untuk dikirim ke Kemendagri RI Perihal Penerbitan SKT.

Formulir Isian Data Ormas
Formulir Keabsahan Dokumen Organisasi Terbaru