Breaking

Kaban Kesbangpol Pembicara di Seminar Nasional Wacana Pemindahan Ibukota NKRI

BKBP, Palangka Raya – Selasa (18/9/18) telah dilaksanakan Seminar Nasional Wacana Pemindahan Ibukota Pemerintahan ke Palangka Raya, dilaksanakan di Hotel Pulman Jakarta.

Seminar diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya bekerjasama dengan Program Vokasi UI, UPR dan UMP. Seminar diikuti Perwakilan PT UI, Unibraw, ITB, UPR, UMP, tokoh masyarakat dan SOPD Lingkup Pemko.

Dalam seminar tersebut hadir sebagai pembicara antara Lain : Dr. Riban Satia, Dr Yayat Supriyatna, dan Walilota Tanggerang Selatan Airyn Rahmi Diany.

Pada sesi II Kepala Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya, Ir. Januminro,M.Si diminta menyampaikan materi paparan dengan judul : Implikasi Pemindaham Ibukota NKRI ke Kalimantan Tengah.

Kaban Kesbangpol menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait wacana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Tengah, antara lain, 1). Pembentukan daerah otonom baru sebagai Ibukota Pemerintahan, sulit terpenuhi mengacu pada pasal 32 Undang Undang No. 23 Tahun 2014, acuan yang tepat mengacu dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B ayat (1). Persoalan akan muncul, terkait adanya dualisme dengan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2007 Tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI. 
2). Pemindahan Ibukota Pemerintahan ke Kota Palangka Raya, akan memiliki konsekuensi Kota Palangka Raya akan menjadi daerah otonom baru, berdiri sendiri, bukan lagi menjadi Ibukota dan bagian Propinsi Kalimantan Tengah, Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan akan meningkat dari Jabatan Walikota menjadi setingkat Gubernur, diikuti peningkatan status kelembagaan politik DPRD, Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah. 3). Adanya usulan baru yang memasukan hanya sebagian wilayah Kota Palangka Raya sebagai lokasi Pemindahan Ibukota Pemerintahan, dapat berimplikasi : a). Pemerintah Kota Palangka Raya harus melakukan pemisahan 2 Ibukota Kecamatan (Bukit Batu dan Rakumpit) dari sebelumnya 5 Kecamatan, hal tersebut mengharuskan Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan pemekaran Kecamatan menjadi minimal 4 Kecamatan sebagai standar pembentukan Kota; b). Numenklatur Palangka Raya tidak tepat digunakan sebagai nama lokasi Ibukota Pemerintahan, karena cikal bakal nama Palangka Raya adalah pengganti nama Pahandut yang berkedudukan di Kecamatan Pahandut; c). Munculnya wacana lokasi lain, dimaknai mengesampingkan cita-cita awal Palangka Raya sebagai lokasi pemindahan Ibukota Pusat Pemerintahan.

Mengingat Pemindahan Ibukota Pemerintahan memerlukan pembiayaan dan rentang waktu yang panjang untuk persiapan dan penyediaan infrastruktur pendukung yang layak, maka langkah cepat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah menerbitkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tentang Persiapan Pemindahan Ibukota Pemerintahan, atau dalam bentuk Keputusan Presiden untuk menetapkan Tim Terpadu yang bertugas mempersiapkan Pembentukan Daerah Otonom Baru sebagai lokasi Pemindahan Ibukota Pemerintahan. beber Januminro. #Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya/Januminro

Materi Semnas bisa diunduh : Http://www.semnas-palangkaraya.org

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.