Breaking

Kabid. Polmas Kesbangpol Kota Palangka Raya Ke Kesbangpol Kota Pontianak

BKBP, Pontianak – Pontianak adalah ibukota Kalimantan Barat berpenduduk pada periode I 2016 sekitar 653.030 jiwa, dan letaknya tepat diatas garis Khatulistiwa sehingga dikenal sebagai kota Khatulistiwa. Pontianak juga merupakan salah satu pintu gerbang untuk jalur penerbangan langsung dari Singapura, Serawak dan Pontianak. Disamping itu Pontianak merupakan pintu gerbang darat di Indonesia yang menghubungkan Pontianak dengan Kuching, Serawak. Kota ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrachman pada tanggal 23 Oktober 1771 dengan luas wilayah 10782 km2. Kota Pontianak dipisahkan oleh tiga sungai yaitu Kapuas Besar, Kapuas kecil dan sungai Landak.

Dalam penjelasan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pontianak RIZAL MUTHAHAR, S.Sos, Kamis (5/10/2017) kepada Kabid. Polmas Kesbangpol Kota Palangka Raya (Aston Pakpahan), bahwa Sementara ini perkembangan politik di Kota Pontianak saat ini sangat kondusif, aman terkendali,  Kesbangpol Kota Pontianak tetap bekerja sama secara intens dengan seluruh instansi terkait guna keamanan suhu politik, namun semua pihak tetap harus waspada terlebih lagi untuk menghadapi pilkada serentak 2018 nantinya, dalam dukungan pilkada serentak 2018 Kantor Kesbangpol Kota pontianak telah melaksanakan sosialisasi tentang tahapan program kepada Tokoh masyarakat, Pemuda, dan stackholder agar dapat mengetahui seluruh tahapan pilkada serentak 2018 mendatang.

Saat ini beberapa peraturan KPU tentang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota sudah ditetapkan oleh KPU RI. Antara lain Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Disamping itu sudah diterbitkan juga PKPU Nomor 2, 3, 4 dan 5 tahun 2017, yang mengatur tentang pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye dan dana kampanye.

Di KPU Provinsi saat ini telah dilakukan pembahasan draf Keputusan KPU Provinsi sebagai pedoman teknis untuk pelaksanaan tahapan pemilihan tersebut. Tahapan sendiri sudah ditetapkan yaitu Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017.  Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi Kalbar pada 22 November 2017 hingga 26 November 2017.

Untuk penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota pada 25 November 2017 hingga 29 November 2017. Untuk pendaftaran pasangan calon tanggal 8 hingga 10 Januari 2018.

Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon apabila memiliki 20 persen jumlah kursi di DPRD atau 25 persen suara sah hasil pemilu. Untuk pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar memiliki sekurang kurangnya 8,5 persen jumlah dukungan DPT pemilu terakhir dan tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalbar. Kalo untuk Paslon dari partai politik atau gabungan partai politik ketentuannya sama. Tapi kalo untuk perseorangan persentase dukungannya berdasarkan jumlah data pemilih terakhir masing-masing kabupaten/kota.#Rizal

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.