Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hanya Pemerintah Kota Palangka Raya situs lain
BKBP, Palangka Raya – Ratusan mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) turun kejalan, aksi itu dilakukan terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalteng yang berdampak pada buruknya kualitas udara, sehingga masyarakat menjadi korban, Selasa (17/9/19).
Aksi tersebut dilaksanakan di pintu keluar Kantor Gubernur Kalteng dipimpin langsung oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UPR, namun sayangnya aksi tersebut tidak bisa ditemui Gubernur Kalteng, karena Gubernur lagi tidak ada di tempat.
Jubir dalam unjuk rasa yang dilaksanakan di depan kantor Gubernur Kalteng tersebut sangat menyayangkan keputusan presiden Joko Widodo yang hanya mendatangi Provinsi Riau dan belum ke Kalimantan Tengah.
“Jokowi ture Kalteng” itu salah satu spanduk yang tertulis di mobil rombongan aksi mahasiswa UPR tersebut. Tulisan tersebut memiliki arti “Jokowi Lihat Kalteng”.
Presiden Jokowi ke Riau karena peduli kabut asap, namun mahasiswa protes dan menyebut Kalteng yang sama-sama terkena dampak asap juga merupakan wilayah Indonesia.
Para mahasiswa meminta Presiden Jokowi tidak hanya ke Riau tetapi juga ke Kalimantan Tengah untuk merasakan apa yang dirasakan saat ini.
Dalam aksi tersebut terdapat 6 tuntutan yang dilayangkan untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, didasarkan pada kenyataan belakangan ini dimana bencana kabut asap sudah menjadi bencana tahunan yang terkesan tidak bisa diatasi.
Diantara 6 tuntutan itu Pemerintah harus serius dan segera melaksanakan langkah kongkret dalam menangani kasus karhutla serta membuat program pencegahannya agar bencana ini tidak menjadi event tahunan yang terjadi di Indonesia dan terkhususnya di Kalimantan tengah.
Selanjutnya, mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menerapkan teknologi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah. Menyediakan obat-obatan dan tempat ruang oksigen secara gratis untuk masyarakat, juga sesegera mungkin mengungkap dalang dibalik pembakaran hutan dan lahan serta usut tuntas dan tindak lanjuti kasus tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. #Badan Kesabngpol Kota Palangka Raya/rzl