Breaking

Penetapan Bantuan Keuangan Parpol

Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memerjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara: mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat.

  1. Permendagri No. 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Permendagri No. 24 Tahun 2009
  2. Berita Acara KPU Kota Palangka Raya No. 13 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi DPRD Kota Palangka Raya 2014
  3. Keputusan KPU Kota Palangka Raya No. 21 Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2014
  4. Keputusan Walikota Palangka Raya No. 188.45 Tahun 2014 Tentang Penetapan Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pileg 2014 Untuk Tahun 2014-2019 dari APBD Kota Palangka Raya
  5. Peraturan BPK No. 2 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Parpol
  6. PP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedau Atas PP Nomor 5 Tahun 2009