Breaking

LAYANAN VERIFIKASI DANA HIBAH

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 2018

 A. DASAR HUKUM PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ANTARA LAIN :

  1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya;
  7. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/46/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018.

B. PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (6) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Perundang – undangan. Pasal 7 ayat (2) hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

  1. Telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan;
  2. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintahan Daerah yang bersangkutan; dan
  3. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

C. TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

  1. Organisasi mengajukan permohonan dan syarat – syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Walikota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
  2. Berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/46/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018, menunjuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan permohonan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain :
  3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya;
  4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangka Raya;
  5. Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
  6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya;
  7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya;
  8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya;
  9. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
  10. Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
  11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

D. SYARAT – SYARAT PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Satuan Organisasi Perangkat Daerah bertugas melakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan administrasi bagi yang bermohon hibah dan bantuan sosial dengan persyaratan sebagai berikut :

  1. Permohonan Organisasi;
  2. Organisasi berbadan hukum melampirkan Keputusan Pengesahan Kemenkumham;
  3. Organisasi tidak berbadan hukum melampirkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
  4. Keputusan kepengurusan organisasi (lengkap);
  5. Fotocopy KTP pengurus;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak Organisasi;
  7. Nomor Rekening Bank atas nama Organisasi/Lembaga/Kelompok/Komunitas;
  8. Akta Notaris;
  9. AD/ART;
  10. Keterangan domisili sekretariat organisasi dari Kelurahan;
  11. Surat kepemilikan/surat ijin kontrak sekretariat organisasi;
  12. Proposal hibah yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 2017

Bantuan Hibah dan Bansos