Breaking

LAYANAN PENELITIAN

PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN

 A. DASAR HUKUM :

  1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomednasi Penelitian.

B. PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA PALANGKA RAYA

Untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Rekomendasi Penelitian. Setiap orang atau lembaga baik Pemeritah maupun Swasta yang melakukan penelitian di wilayah hukum Kota Palangka Raya wajib memperoleh izin penelitian dari Walikota Palangka Raya. Untuk memperoleh izin penelitian tersebut, orang atau lembaga baik Pemerintah atau Swasta mengajukan permohonan kepada Walikota Palangka Raya cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melampirkan persyaratatan/dokumen :

  1. Permohonan izin penelitian;
  2. Proposal penelitian yang disahkan oleh instansi terkait/guru/dosen/pembimbing;
  3. Surat keterangan atau rekomendasi dari lembaga yang menugaskan melakukan penelitian;
  4. Biodata peneliti;
  5. KTP/identitas lain yang sah dan atau KTM (bagi pelajar atau mahasiswa);
  6. Jadwal dan lokasi penelitian.

Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Penelitian