Breaking

Masyarakat Dayak Tolak Keras Pembentukan KKIM

BKBP, Palangka Raya – Bergulirnya wacana dan keinginan untuk membentuk Kerukunan Keluarga Itah Madura (KKIM) yang di inisiasi oleh sejumlah “tokoh” dipandang sangat perlu segera disikapi, karena hal ini telah menimbulkan keresahan tataran masyarakat akar rumput.

Ratusan masyarakat Dayak dari berbagai elemen membanjiri Bundaran Besar dan halaman kantor DPRD Provinsi Kalteng menuntut jangan sampai ada organisasi KKIM atau apapun bentuknya di Kalimantan Tengah, Selasa (2/4/19).  

“Bagaimana pun proporsi kelembagaannya, menurut kami KKIM adalah rainkarnasi dari IKAMA (Ikatan Keluarga Madura). Pembentukan ini bertentangan dengan point kesepakatan pada perdamaian kerusuhan etnis tahun 2001 yang terangkum dalam Kongres Masyarakat Kalteng. Hasil Kongres Rakyat Kalteng itu melarang pembentukan lembaga kesukuan etnis tertentu seperti IKAMA”. Ujar Ingkit dari Aliansi Dayak Bersatu (ADB) yang hadir ikut berorasi.

Bambang, Ketua Umum Fordayak ketika membacakan Kapakat Dayak Kalimantan Tengah mengatakan, menolak dengan keras dan tegas berdirinya organisasi KKIM apapun bentuknya itu di Kalimantan Tengah dengan alasan mengingat sejarah pilu peristiwa berdarah tahun 2001 di sampit khususnya, dan Kalteng umumnya begitu melukai hati masyarakat dayak Kalteng, oleh karenanya pendirian organisasi seperti ini akan mencedrai perjanjian damai yang telah disepakati.

Kami masyarakat adat Dayak telah menjaga dan menghormati perjanjian yang sudah ada, karena adat budaya suku Dayak sangat menghormati perjanjian itu,  kami mengingatkan kembali, agar semua pihak dapat sama-sama menjaga dan menghormati perjanjian damai itu. Sebab kalau terjadi pelanggaran artinya itu merupakan suatu pelanggaran adat, dan harus diselesaikan dengan pengadilan hukum adat dan sumpah adat, tambah Bambang.

Diketahui bahwa, Perihal warga etnis tertentu tersebut sudah ada pengaturannya di dalam Kongres Masyarakat Kalteng dan perjanjian antara Pemprov Kalteng dengan Pemprov Jatim yang dimediasi oleh pemerintah pusat tahun 2001.

Dalam kesepakatan pada Kongres Masyarakat Kalteng disebutkan berapa interval waktu, bagaimana cara kembali warga etnis tertentu tersebut. Kami berharap semua ini tolong dipahami dan diresapi dengan baik agar tidak menimbulkan gesekan/konflik sosial di masyarakat Dayak khususnya dan Kalteng umumnya.

Pada saat yang sama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng, Agus Pramono mengatakan, bahwa didalam surat resmi Nomor. 220/258/Kesbang yang disampaikan kepada Ketua Kapakat Dayak bahwa Organisasi yang dimaksud KKIM sampai saat ini tidak ada memasukan surat permohonan terdaftarnya (SKT) ke Kesbangpol Provinsi Kalteng maupun Kabupaten/ Kota. #Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya/rzl

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.