Breaking

Pendekatan Program Revolusi Mental Melalui Gerakan Indonesia Bersatu

Menteri Dalam Negeri selaku Keynote Speaker, dalam acara Rembuk Nasional Revolusi Mental, menegaskan 3 (tiga) masalah besar yang mendorong dikembangkanya Program Revolusi Mental oleh Pemerintah Jokowi, yaitu terkait dengan Krisis integritas dan pandemik korupsi dalam penyelenggaraan negara dan praktik di masyarakat, Lemahnya etos kerja dan Krisis identitas yang ditandai dengan melemahnya budaya gotong royong yang merupakan aset sosial-budaya Indonesia. Berdasarkan isu strategis itulah maka Revolusi Mental akan fokus mendorong agar semua kalangan memiliki komitmen memperkokoh Integritas, kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab; Etos kerja yang mandiri, kreatif serta memiliki daya saing yang tangguh; Adanya nilai gotong royong dengan prilaku kerjasama, tolong menolong dan solidaritas kebangsaan yang tinggi.

Lebih lanjut Menteri Dalam Negeri menegaskan, bahwa tanggung jawab Gerakan Nasional Revolusi Mental tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga melibatkan simpul-simpul perubahan dari dunia usaha, dunia pendidikan, masyarakat, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Agar Program Revolusi Mental dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka Pendidikan Program Revolusi Mental Melalui Gerakan Indonesia Bersatu, dilakukan melalui 10 pendekatan : Pertama : Meningkatkan prilaku yang mendukung kehidupan demokrasi pancasila, dimana tujuanya adalah untuk Meningkatnya partisipasi politik dalam pemilu dan pilkada, menurunya jumlah pelanggaran, sengketa, gangguan keamanan yang berlatar belakang isu pemilu dan pilkada. Kedua, Meningkatkan perilakub toleransi dan kerukunan inter dan antar umat beragama dengan tujuan Menurunya jumlah konflik, aksi radikalisme dan tindak pidana berlatarbelakang isu agama mencerminkan adanya peningkatan sikap nasionalisme dan nilai pancasila di masyarakat kita. Ketiga: Memberikan pendidikan dan pembinaan yang mendukung peningkatan perilaku kesadaran nasionalisme, patriotisme dan kesetiakawanan social, dengan tujuan Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam bela Negara, banyaknya daerah yang sudah melaksanakan pendidikan kader bela negara dan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosial.

Kemudian pendekatan keempat : Meningkatkan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, dengan tujuan Meningkatnya jumlah daerah yang sudah melaksanakan pendidikan Wawasan Kebangsaan, kegiatan Pembauran Kebangsaan yang mendukung komitmen Pemerintah dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Kelima : Meningkatkan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal dan berkebutuhan khusus, dengan tujuan Meningkatkan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal dan berkebutuhan khusus. Keenam : Meningkatkan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan, dengan tujuan peningkatan pada program pemerintah yang mendorong inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan. 

Pendekatan ketujuh : Meningkatkan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor, dengan tujuan Meningkatkan komitmen kerjasama antar pemerintah dengan komponen masyarakat. Kedelapan : Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang menggangu persatuan dan kesatuan bangsa, denagn tujuan Menurunkan jumlah kasus pelanggaran hukum yang menggangu persatuan dan kesatuan bangsa. Kesembilan : Menyelenggarakan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti, dengan tujuan Meningkatnya komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan agama terkait toleransi dan penguatan budi pekerti. Pendekatan kesepuluh : Meningkatkan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun, dengan tujuan Penurunan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan meningkatnya jumlah program lembaga agama serta media publik dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun.

Dia akhir sambutanya Menteri Dalam Negeri,memberikan penegasan bahwa secara keseluruhan, pendekatan yang dilakukan tersebut dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdiakri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul merupakan kewajiban dan tanggungjawab kita bersama . (pewarta : Januminro).

 

 

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.